Mendorong digitalisasi yang berkelanjutan : Arsjad Rasjid, Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia)

Pada 2021, nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai US$ 63 miliar dan terus tumbuh diperkirakan dapat mencapai US$ 360 miliar pada 2030. Bagaimana mendorong digitalisasi yang berkelanjutan sehingga Indonesia tetap punya daya tarik yang tinggi? 

Ada beberapa aspek yang bisa mendorong digitalisasi yang berkelanjutan di indonesia. Pertama, infrastruktur: pemerataan infrastruktur untuk menyediakan akses broadband berkecepatan tinggi hingga ke pelosok daerah. Indonesia memiliki potensi hingga 74.000 desa yang dapat dijangkau layanan digital terutama fintech. Selain itu, terdapat 204,7 juta penduduk yang telah terkoneksi internet pada 2022 dengan 370,1 juta penduduk yang telah menggunakan smartphone. Konektivitas dan kecepatan yang dihadirkan oleh digitalisasi dapat memicu pemanfaatan tingginya penetrasi smartphone di Indonesia untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Hingga 2022, infrastruktur digital telah melayani 93.900 sekolah, 47.900 kantor pemerintah daerah, 3.900 fasilitas keamanan, 3.700 fasilitas pelayanan kesehatan, dan 600 titik fasilitas lainnya. Untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital, perlu adanya kolaborasi dengan pihak swasta. Data Kemenkominfo menyebutkan BTS 4G baru tersedia di 9.113 titik lokasi wilayah 3T. Pada 2024, ditargetkan BTS 4G sudah menjangkau semua area 3T Indonesia yaitu di 62 kabupaten. 

Kedua, kapabilitas. Program inkubator bisnis startup diperlukan untuk memastikan para bisnis startup bisa survive dan mendapatkan bimbingan untuk terus berkembang. Pentingnya bimbingan oleh ahli atau pendampingan/mentorship dari perusahaan yang sudah established untuk menguji ketahanan dari model bisnis startup yang akhir-akhir ini menjamur.  Selain itu, program pelatihan digital skill dapat meningkatkan kapabilitas dan kapasitas skill tenaga kerja di Indonesia, terlebih Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi yang sangat besar, agar tenaga kerja kita bisa membantu akselerasi digitalisasi dan tidak terkurung dalam pekerjaan yang hanya membutuhkan manual labor yang mana nantinya akan tergerus oleh proses otomasi. 

Ketiga, regulasi. Regulasi yang lebih mudah akan mendukung akselerasi digitalisasi seperti disahkannya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi yang memastikan keamanan data pribadi pengguna yang diunggah ke database penyelenggara sistem elektronik. Regulasi akan memacu kompetisi dan persaingan agar tumbuh inovasi-inovasi baru di pasar dan mendorong kemudahan investasi dan perizinan untuk sektor digital. 

Apa saja langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk menjaga iklim investasi dan usaha dalam membantu para pelaku usaha tetap kondusif di tengah krisis global berkepanjangan? 

Pelaku usaha harus bisa beradaptasi di tengah ketidakpastian dan jeli melihat kesempatan, salah satunya adalah dengan berinovasi dan masuk ke dalam ekosistem digital. Dengan masuk ke dunia digital, pelaku usaha bisa merampingkan biaya operasional seperti memindahkan toko fisik menjadi toko online, merambah pasar baru dengan promosi multimedia, dan memanfaatkan teknologi industri 4.0 untuk membantu efisiensi. 

Iklim Investasi juga perlu dijaga dengan memberikan kemudahan investasi yang sifatnya memberikan nilai tambah kepada masyarakat, seperti proyek-proyek infrastruktur, hilirisasi industri, dan juga pengembangan konektivitas di Indonesia yang melibatkan pengusaha lokal dan UMKM.

Kami melihat langkah pemerintah sudah tepat untuk mengeluarkan Omnibus Law/UU Cipta Kerja dalam mempermudah iklim investasi dan mengawal investasi sampai terealisasi. Sebenarnya banyak investasi yang mau masuk ke Indonesia, namun pada prosesnya dibutuhkan pengawalan oleh pemerintah untuk memastikan Investasi tersebut bisa terealisasi tanpa dipersulit pihak-pihak tertentu.

Munculnya 2.300 startup pada pertengahan 2022 dianggap memiliki prospek cerah dan penopang pertumbuhan terhadap ekonomi digital kedepannya. Bagaimana peran KADIN sebagai wadah industri dalam meningkatkan kompetisi ekonomi digital di Indonesia? 

KADIN telah meluncurkan beberapa inisiatif, di antaranya WIKI Wirausaha sebagai pusat informasi digital mengenai pelatihan dan kemitraan, pencarian mitra, menghubungkan UMKM dengan perusahaan penyedia teknologi IoT serta sebagai platform diskusi pelaku UMKM. Lalu, KADIN Tech Hub, platform digital yang mempertemukan perusahaan yang memiliki masalah dengan ekosistem yang dapat memberikan pengembangan solusi terintegrasi atas masalah yang dihadapi terkait digitalisasi dengan semangat ekonomi kolaborasi. 

Selain itu, ada KADIN International Trading House, platform digital menghubungkan permintaan dan pasokan antara Indonesia dengan negara lain, juga menyediakan layanan bantuan bagi UMKM untuk dapat mengekspor produk sebagai upaya mengintegrasikan UMKM dalam ekosistem digital dan global value chain.

Menyoal strategi IPO startup, apakah menurut Anda langkah go-public penting untuk dilakukan bagi startup yang memenuhi syarat? Apa dampaknya terhadap sektor digital dalam jangka panjang? 

Yang paling penting untuk go-public adalah memastikan startup melakukan bisnis yang berkelanjutan, memastikan model bisnis yang diadopsi proven. Sering kali kita melihat startup mengadopsi strategi ‘growth at all cost’, yang penting meninggikan user metrics dan valuasi perusahaan untuk pendanaan seri berikutnya. 

Go public merupakan suatu langkah yang bisa menarik pendanaan, namun bukanlah satu satunya cara untuk menarik pendanaan. Dengan go-public, perusahaan bertanggung jawab ke masyarakat atas pengelolaan dana secara benar. Startup perlu mengedepankan aspek keberlanjutan dalam bisnisnya, menguatkan fundamental perusahaan sehingga bisa lebih resilien ketika ada krisis . 

Di tengah digitalisasi yang tumbuh pesat, infrastruktur digital dan fisik masih belum merata di Indonesia. Bagaimana mendorong investasi terhadap pemerataan potensi ekonomi digital? 

Dalam mendorong investasi di infrastruktur penunjang digital, diperlukan kemitraan pemerintah dan badan usaha atau public private partnership. Skema penjaminan bahwa infrastruktur akan digunakan secara komersial memberikan rasa aman kepada investor bahwa regulasi dan kebijakan pro untuk menarik investasi infrastruktur digital dan juga meningkatkan level ease of doing business di Indonesia. Pemerintah dari lini paling bawah perlu melakukan strategi jemput bola, dengan menawarkan proyek-proyek infrastruktur digital langsung kepada investor. 

KADIN sebagai mitra strategis pemerintah siap untuk memfasilitasi inisiatif ini. Kami akan membantu pemerintah dalam mempromosikan proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kepada sektor swasta dalam dan luar negeri untuk turut andil dalam pemerataan pembangunan infrastruktur digital.

Bagaimana perspektif Anda terhadap tantangan yang masih dihadapi dalam pemenuhan digital skill dan peningkatan digital safety bagi ekosistem digital? 

Tantangan yang dihadapi terkait dengan digital skill adalah minimnya pendidikan vokasi di bidang digitalisasi, perlu mengubah kurikulum edukasi menjadi forward looking, tidak mengedepankan kemampuan untuk mengingat namun lebih untuk problem solving. Semua orang perlu mempunyai akses untuk mempelajari skill baru. Ilmu pengetahuan harus didemokratisasi, jadi belajar tidak harus di sekolah. 

Terlebih lagi Indonesia mempunyai bonus demografi yang besar, di mana populasi berusia produktif akan melebihi yang non produktif, dan angka ini akan mencapai puncak pada 2030. Jadi, ada urgensi untuk meningkatkan digital skill bagi para pelajar di Indonesia agar tidak terjadi mismatch skill yang mengakibatkan peningkatan angka pengangguran. 

Sementara sudah ada kemajuan mengenai aspek digital safety, apalagi dengan baru disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penerjemahan UU PDP akan menjadi tantangan karena frasa-frasanya sangat umum. Selain itu, pemerintah juga harus bisa bergerak secara adaptif dalam membuat peraturan dan regulasi karena perkembangan dunia digital sangat pesat 

Bentuk sinergi dan kolaborasi seperti apa yang diperlukan antar pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan ekonomi digital agar adaptif dan resilien terhadap disrupsi? 

Kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta (public private partnership). Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang bisa keep up dengan perkembangan teknologi dan juga mengeluarkan regulasi yang mendukung investasi untuk sektor digital. Komunikasi perlu dijalin untuk mengakomodir kebutuhan sektor swasta, karena industri adalah pusat dari inovasi dan perkembangan. Sektor publik yang lebih adaptif bisa mengimbangi dan mendukung perkembangan ekonomi digital. 

Dengan dukungan pemerintah, sektor swasta bisa bergerak lebih bebas dan berinovasi untuk memobilisasi atau menciptakan teknologi baru di lingkup ekonomi digital yang berkontribusi pada resiliensi ekonomi indonesia.

Agenda pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif juga ditandai dengan keselarasan dengan SDG melalui penerapan ESG, bagaimana penerapannya di industri ekonomi digital dan apa saja tantangan yang dihadapi? 

Industri ekonomi digital seperti sektor financial technology berpotensi untuk memberdayakan banyak orang dan pihak. Sebagai contoh, lebih dari 70% masyarakat di Indonesia tidak memiliki akses ke perbankan. Banyaknya layanan digital wallet dan juga pinjaman online bisa berguna untuk masyarakat, terutama UMKM untuk mendapatkan pinjaman dan membeli ‘big ticket item’ yang berguna untuk pemberdayaan dan usaha mereka. 

Kredit atau pendanaan dari bank, fintech, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berkontribusi mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun pembiayaan untuk memberdayakan perempuan dan kelompok miskin. Hal ini merupakan upaya mendorong tujuan SDGs khususnya satu (no poverty) , lima (gender equality) , dan delapan (decent work and economic growth). 

Dengan maraknya berita fintech yang ilegal, tentu ada tantangan dalam aspek pengawasan untuk memastikan semua platform yang hadir di indonesia menaati hukum dan regulasi yang ada. Pentingnya peran kerjasama antar kelembagaan untuk bisa terus menindaklanjuti platform fintech ilegal yang ada sehingga produk-produk fintech bisa mendapatkan respons positif dari masyarakat dan meningkatkan penggunaanya.

---

Unduh East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023 di sini.