Komunal tingkatkan inklusi finansial Indonesia lewat digitalisasi dalam ekosistem pemerintah dan UMKM
21 Oktober 2021
Hendry Lieviant, Co-Founder Komunal, mengingat pengalaman berharga semasa SMA-nya di ibu kota Jawa Timur, Surabaya, dimana ia dapat membayar uang sekolah cukup dengan menggunakan transfer ATM. Transaksi yang tidak menggunakan uang tunai ini membuat segalanya lebih mudah untuknya—jika uangnya hilang—dan juga untuk pihak sekolah dalam hal pembukuan. Sejak saat itu, teknologi terus berkembang menjadi sebuah gaya hidup dimana Hendry dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya bisa ia bayangkan, seperti: memesan layanan transportasi, membayar akomodasi, atau bahkan membeli secangkir kopi hanya dengan satu sentuhan. Walaupun adopsi digital di Indonesia telah meningkat pesat di luar Jakarta, ia menyadari bahwa masih ada kesenjangan finansial yang besar di Indonesia. Sebagai contoh, ada kesenjangan kredit di awal tahun 2018 dimana angka kesenjangan kredit para UMKM Indonesia mencapai 987 triliun rupiah, meski sektor perbankan dan keuangan mikro berkembang pesat.
Situasi inilah yang memanggil Hendry bersama kedua temannya, Kendrick Winoto dan Rico Tedyono, untuk melahirkan Komunal di tahun 2018 dengan satu visi: untuk mengakselerasi inklusi finansial Indonesia dengan mengeliminasi kesenjangan tersebut.
Komunal memanfaatkan peluang berkembangnya tren pinjaman fintech di Indonesia. Bersamaan dengan itu juga, pandemi COVID-19 telah membuka lebih banyak kesempatan untuk para pelaku fintech lending, menurut temuan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2021. Sebagai perusahaan fintech yang menyediakan layanan P2P (peer-to-peer) di Indonesia, Komunal berkomitmen untuk menghubungkan UMKM dengan pemberi dana potensial di seluruh negeri.
Komunal memberikan proses aplikasi pinjaman modal yang jauh lebih mudah, sederhana, dan dapat diakses bagi para UMKM, yang merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak negatif oleh krisis ini. Dengan begitu, Komunal turut membantu membangkitkan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Di tahun 2020 sendiri, Komunal telah mencairkan US$ 50 juta (sekitar 705,2 milyar rupiah) pinjaman untuk ratusan UMKM di Indonesia.
Namun, mengelola sebuah bisnis pinjaman P2P bukanlah sebuah tugas yang mudah; di saat Komunal harus menyeimbangkan permintaan (pemberi pinjaman) dan persediaan (peminjam) demi memfasilitasi transaksi yang berlangsung. “Tantangannya seperti memecahkan masalah ayam dan telur yang tampaknya rumit. Perubahan antara kebutuhan pemberi pinjaman dan kebutuhan peminjam sangat dinamis. Untuk itu, tim kami harus lebih gesit dan memiliki kerja sama yang kuat demi menghadapi tantangan tersebut dengan tepat waktu,” ujar Hendry.
Menciptakan kolaborasi untuk menghapus kesenjangan finansial
Sejak didirikan Komunal telah bertujuan untuk menggabungkan metodologi kredit terbaik, data alternatif dan teknologi, serta kemitraan komunitas bersama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi untuk meningkatkan akses pendanaan kepada UMKM Indonesia. Strategi ini pun telah didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menerbitkan peraturan berkaitan dengan layanan perbankan digital, demi mempromosikan kolaborasi antara pihak perbankan dan pelaku fintech.
“Kolaborasi antara perbankan digital dan perusahaan fintech bertujuan untuk menghasilkan inovasi baru dalam dunia keuangan digital untuk akses produk yang lebih mudah,” kata Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) OJK Triyono Gani dalam laporan EV-DCI 2021.
Saat pandemi COVID-19 pertama kali menghantam Indonesia, kolaborasi ini terakselerasi ke angka yang sangat tinggi, terlebih saat aplikasi pinjaman dari UMKM Indonesia meningkat. Menurut catatan OJK dalam EV-DCI 2021, pinjaman online meningkat setiap bulannya semasa pandemi, dan telah mencapai US$ 9,5 miliar (sekitar 133,9 triliun rupiah) di bulan Oktober 2021. Maka dari itu, kolaborasi antara seluruh pihak dalam ekosistem keuangan ini menjadi sangat penting demi memperkuat kapasitas modal setiap institusi.
Model bisnis P2P yang digabungkan dengan kolaborasi ekstensif memungkinkan Komunal untuk meminimalisir kesenjangan finansial dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui inklusi finansial. Bahkan, pengguna Komunal (peminjam dan pemberi dana) tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Walaupun kebanyakan pengguna Komunal masih berpusat di Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Tengah, layanan Komunal juga dapat diakses oleh pengguna yang tinggal di luar pulau Jawa, contohnya di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara, yang bukan termasuk dalam peringkat top 10 provinsi berdasarkan skor daya saing digital di EV-DCI 2021. Persebaran pengguna Komunal di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa akses ke layanan finansial melalui teknologi telah diperluas, dan membuat daya saing digital antar provinsi lebih seimbang.
Mempelopori Konsep “Neo Rural Bank” di Indonesia
Indonesia memiliki 1.500 BPR di seluruh negeri. Idealnya, BPR memiliki potensi yang besar untuk mendorong inklusi finansial Indonesia karena hanya kurang dari 40% populasi Indonesia memiliki data kredit. Sayangnya, kurangnya digitalisasi dan inovasi membuat BPR kurang diminati. BPR seringkali memiliki kesulitan untuk menarik orang memberikan deposito. Hal tersebut disebabkan oleh 95% deposan Indonesia bertempat tinggal di area perkotaan, walaupun pemerintah telah menjamin bunga untuk BPR yang lebih tinggi 2.5% dari bank umum lainnya.
Saat ekonomi digital terus berkembang, para komunitas BPR mulai merasa tertinggal dan berpikir jika bisnis ini mulai menjadi ‘sunset industry’ atau bisnis yang mengalami krisis dan kesulitan berkembang. Walaupun ada beberapa pemilik BPR yang sadar akan kebutuhan untuk mengadaptasi digitalisasi ini, kebanyakan dari mereka masih belum sadar. Untuk itulah, Komunal berkomitmen untuk melibatkan BPR dalam ekosistemnya melalui inovasi terbaru mereka, Deposito BPR, dimana transaksi deposito dapat dilakukan secara mudah melalui online.
Baru-baru ini, Deposito BPR telah resmi diluncurkan, tepatnya di tanggal 13 Oktober 2021. Melalui platform ini, Komunal memperkenalkan konsep baru “neo rural bank” untuk meningkatkan dan melengkapi bank-bank kecil dengan kapabilitas teknologi yang canggih. Proses-proses BPR yang masih terpecah-pecah ini akan dioptimalkan dengan digitalisasi, seperti mengganti tanda tangan tertulis dengan tanda tangan digital, memungkinkan eKYC (Know Your Customer), dan juga meluncurkan e-bilyet. Hal ini belum pernah dilakukan sama sekali dalam sejarah BPR. Dengan cara ini juga, biaya akuisisi BPR dan biaya credit untuk para peminjam di daerah pinggiran kota pun dapat diturunkan.
OJK sangat antusias dalam menguatkan sektor fintech lending. Selain kolaborasi, OJK telah sering melakukan dialog terbuka bersama para perusahaan fintech lending dan pihak relevan lainnya. Sebagai bentuk dukungan, OJK juga telah meluncurkan lisensi resmi untuk Deposito BPR [No. Lisensi: S-178/MS.72/2021] yang membuat Komunal sebagai funding agent (agen pendanaan) resmi pertama di Indonesia. Lisensi ini tentu menandakan satu langkah penting dalam mendorong inklusi finansial Indonesia. Ini juga membuat Deposito BPR sebagai produk “pertama dari jenisnya” yang melibatkan BPR dalam ekosistemnya.
Semenjak Deposito BPR pertama diluncurkan (versi beta), beberapa BPR sudah ikut dalam platform ini dan merasakan dampak yang luar biasa. Secara kolektif, mereka telah menerima deposit sebesar 10 miliar rupiah, semuanya tanpa pertemuan tatap muka langsung. Platform ini juga telah menerima testimoni positif.
“Didukung oleh teknologi canggih, kolaborasi ini sangat menguntungkan bagi para BPR karena telah mempromosikan BPR ke konsumen yang lebih luas. Tidak hanya itu, Komunal juga sangat membantu kedua pihak: pemberi dana dan peminjam dana. Secara keseluruhan, saya merasa sangat puas dengan layanan yang ditawarkan Komunal,” ujar Renny Wulandari, Direktur BPR Surya Artha Utama. Selain Renny, Lilis Warsiyah, Direktur BPR Kawan juga berkata, “Seluruh proses dari permintaan pinjaman sampai pencairan dana sangat cepat. Hal ini tentu sangat membantu pemilik bisnis apabila mereka membutuhkan dana darurat. Prosesnya juga aman bagi para BPR karena telah terjamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).”
Misi Komunal tidak berhenti sampai disini. Kedepannya, Hendry bersama temannya masih punya banyak tugas yang harus dikerjakan. Untuk itu, Komunal akan terus berkolaborasi bersama OJK dan Asosiasi BPR di setiap daerah, memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam prosesnya. Disaat yang bersamaan, Komunal juga terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat di pasar yang lebih besar, seperti menyediakan konten edukatif melalui media sosial dan memberdayakan influencer makro dan mikro, serta terus membuat perbaikan lebih lanjut untuk Deposito BPR. Dengan ini, Komunal akan dapat bermitra dengan BPR lainnya di luar Jawa Timur.
“Setiap hari, kami selalu mencari cara baru untuk membuat dampak positif dan berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. Layanan keuangan adalah pelumas dan tali penolong ekonomi, dimana perusahaan fintech ada untuk mendemokrasikan dan meningkatkan efisiensi proses-proses ini. Layanan keuangan ini akan meningkatkan inklusi finansial dan kesejahteraan ekonomi seluruh penduduk Indonesia,” tutup Hendry.