Society 5.0 Menjadi Sebuah Solusi dari Revolusi Industri 4.0

Dari perspektif Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia

Bagaimana strategi/roadmap kerjasama antara industri dengan pemerintah untuk menjadikan sektor ekonomi digital yang lebih tangguh menopang perekonomian Indonesia?

KADIN sudah melakukan pemetaan dan menetapkan program kerja untuk pengembangan ekonomi digital. Yang paling utama adalah penguatan ekosistem ekonomi digital daerah dan nasional. Koordinasi dan sinergi program dengan pemerintah adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

Secara umum program ini terdiri dari edukasi dan literasi digital utamanya di lingkup pelaku industri dan UMKM, penerapan infrastruktur perdagangan aset digital antar wilayah dalam dan luar negeri, penerapan closed loop system atau pendampingan yang melekat dari perusahaan besar kepada UMKM, pengembangan research and development (R&D) untuk penyempurnaan kerangka regulasi yang kondusif.

Bagaimana percepatan transformasi digitalisasi dapat ikut berkontribusi bagi pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19?

Meskipun memberikan tantangan berat bagi perekonomian, namun pandemi COVID-19 telah menjadi katalis untuk mendorong ekonomi digital. Digitalisasi memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID 19.

Adopsi UKM ke e-commerce juga dapat memberikan kemudahan akses bahan baku dan akses pasar yang lebih luas di seluruh nusantara. Pemanfaatan Industri 4.0 pada UKM menengah hingga besar akan meningkatkan produktivitas hingga 10 – 20%. Misalnya dengan mengintegrasikan semua data, proses bisnis menggunakan mesin analitik dan visualisasi data dapat membantu meningkatkan hasil kerja dan efisiensi dan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis. Sehingga, dapat dilihat bahwa digitalisasi secara langsung dan tidak langsung dapat mempercepat laju pemulihan ekonomi terutama akibat pandemi.

Indonesia akan memasuki bonus demografi pada 2030, bagaimana dorongan terhadap kesiapan SDM dengan kemampuan digital sehingga dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital secara optimal?

Revolusi Industri 4.0 memberikan tantangan-tantangan yang harus dihadapi dunia bisnis yaitu kurangnya keterampilan SDM yang memadai, masalah keamanan teknologi komunikasi, keandalan stabilitas mesin produksi, ketidakmampuan untuk berubah oleh pemangku kepentingan, serta banyaknya kehilangan pekerjaan karena berubah menjadi otomasi.

Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Society 5.0 menjadi sebuah “solusi” dari Revolusi Industri 4.0, dimana banyak masyarakat beranggapan bahwa Industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Society 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi kedepannya.

Untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0, masyarakat Indonesia wajib memiliki kemampuan literasi data dan teknologi menuju Society 5.0.

Dalam mengakselerasi transformasi digital yang menyeluruh, bagaimana strategi ataupun kerjasama yang dilakukan untuk mendapatkan transfer keahlian dan teknologi dari luar ke Indonesia?

KADIN melalui kerja sama di bidang ekonomi dengan negara lain selalu mendorong transfer teknologi antar negara dalam bentuk penyelenggaraan studi banding, seminar dan pelatihan yang melibatkan pengusaha lokal dan pelaku UMKM. Program kolaborasi diharapkan dapat membekali para pengusaha dan eksekutif Indonesia baik dari bisnis konvensional maupun digital untuk dapat mentransformasi bisnis mereka agar dapat bersaing dan mendorong ekonomi negara di era digital.

Apa saja hal-hal yang disiapkan pemerintah yang berkaitan dengan skema pendanaan dan pembiayaan terhadap transformasi digital?

Dalam upaya mendukung transformasi digital, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif untuk mempercepat perluasan akses dan layanan internet. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah menerapkan tiga skema pendanaan. Pertama, Universal Service Obligation (USO) yang disumbangkan dari penyedia layanan telekomunikasi. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor TIK; dan ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tiga skema pembiayaan itu merupakan bukti kuat komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas telekomunikasi yang inklusif dan merata, di mana tidak satu daerah pun yang akan tertinggal. Selain program pembangunan infrastruktur, melalui APBN pemerintah juga terus mendorong transformasi digital di sektor ekonomi dan pemerintahan membangun Pusat Data Nasional, serta menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).