Kualitas pelayanan publik cerminan kehadiran negara: Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia

Mal Pelayanan Publik digital yang berbasis teknologi informasi semestinya menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat dan sebagai upaya meningkatkan iklim investasi. Seperti apa kolaborasi yang terbangun antara pihak pemerintah dan swasta dalam integrasi pelayanan publik tersebut?

Dalam berbagai kesempatan acara, saya selalu menekankan kita perlu memperbaiki kualitas pelayanan publik. Pemerintah terus mendorong pelayanan publik yang profesional, tidak berbelit, bebas dari korupsi dan berdampak nyata bagi rakyat. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi cerminan negara hadir di tengah masyarakat.

Salah satu strategi perbaikan pelayanan publik adalah melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kota/kabupaten. MPP menggunakan konsep one stop service, sebagai integrasi berbagai jenis layanan publik dalam satu gedung/tempat.

Pada akhir 2024, diharapkan seluruh kota/kabupaten sudah memiliki MPP. Per 1 Maret 2023, jumlah MPP yang telah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebanyak 112 MPP (1 MPP Provinsi DKI Jakarta dan 111 MPP kota/kabupaten).  

Kita juga sangat serius mengembangkan MPP digital yang akan lebih memudahkan jangkauan karena melalui MPP digital, pengajuan permohonan pelayanan dapat dilakukan melalui handphone/gawai. Namun, kita perlu mempertimbangkan juga kondisi, karakteristik, dan literasi digital masyarakat yang belum merata. Jadi, kehadiran MPP fisik dan hybrid di beberapa kota/kabupaten masih diperlukan, sementara MPP digital terus dikembangkan.

MPP digital yang dikembangkan Kementerian PANRB mengadopsi platform Smart Kampung milik MPP Kabupaten Banyuwangi. MPP digital diharapkan dapat diluncurkan pada 20 Mei 2023, tepat pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Saya berharap di tanggal tersebut juga menjadi tanda hari kebangkitan pelayanan publik kita.

Platform MPP digital nasional merupakan kolaborasi antara Kementerian PANRB, Kemenkominfo, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Lembaga National Single Window (LNSW), serta dibantu oleh Bank Mandiri dan PT Telkom. 

Wakil Presiden RI meminta kepala daerah membuat terobosan untuk menggairahkan pembangunan daerah. Bagaimana kolaborasi yang dilakukan antara pusat dan daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan di daerah? 

Target pembangunan nasional memang tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi apik antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Supaya efektif, pembangunan tidak bisa dilaksanakan secara sektoral atau parsial, baik dari sisi subjek pelaksana maupun objek yang akan dibangun. Upaya mesti sinergis, antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten serta melibatkan unsur swasta dan masyarakat.  

Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, termasuk pembiayaannya, mesti dibahas bersama dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan pembangunan berdampak signifikan pada kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Forum ini ada pada Musrenbangnas di Bappenas yang melibatkan seluruh pihak. 

Misalnya Inpres 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Di situ jelas instruksi Presiden yang menugaskan seluruh menteri, kepala lembaga, dan para gubernur/bupati/wali kota untuk saling berkolaborasi, bersama-sama sesuai dengan kewenangannya melaksanakan mandat dari kedua regulasi tersebut.

Dukungan apa saja yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan di daerah mereka?

Komitmen pemerintah sangat kuat dalam merealisasikan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kementerian/Lembaga mendukung pembangunan di daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dukungan yang diberikan antara lain aspek regulasi kebijakan, investasi pembiayaan atau alokasi anggaran yang digelontorkan ke daerah, serta aspek kelembagaan.

Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong investasi dan pemerataan digitalisasi sebagai upaya mempercepat pembangunan di Papua?

Papua dianugerahi Allah dengan potensi sumber daya alam yang begitu kaya. 7 wilayah adat yang tersebar di wilayah Papua memiliki potensi unggulan, misalnya, produk perikanan/kelautan, tambang, perkebunan, dan lain-lain. Perekonomian Papua diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Papua dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Pemerintah berkomitmen untuk menggenjot percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Untuk tujuan tersebut, saya rasa penting untuk terjun secara langsung dan mengamati upaya-upaya pembangunan di sana serta memotret secara langsung kondisi riil, tantangan, dan kendala yang masih dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan di Papua, sehingga nantinya output kebijakan pembangunan dan solusi atas berbagai masalah di Papua diharapkan tepat sasaran, efektif, dan lebih mampu menjawab akar masalah.

Kebijakan tersebut juga diharapkan akan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan dasar saudara-saudara kita di Papua, seperti perumahan, air bersih, listrik, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, akses untuk beraktivitas ekonomi, termasuk kebutuhan akan teknologi informasi.

Pemerintah sangat menyadari, koneksi internet telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, Papua tidak terkecuali. Oleh sebab itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama pemangku kepentingan lainnya terus melakukan pembangunan infrastruktur internet di seluruh pelosok Papua, yang tentunya akan berdampak kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Papua, termasuk pendidikan, pelayanan publik, dan peningkatan investasi.

Sulawesi Selatan didorong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia timur. Bagaimana rencana dan strategi pemerintah untuk pengembangan digitalisasi industri halal dan ekosistem ekonomi syariah?

Salah satu strategi yang dilakukan adalah memperpanjang jangkauan kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di tingkat provinsi di Indonesia, sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di tingkat nasional dan daerah.

Selain itu, Pemerintah terus mendorong pembangunan jaringan usaha dan infrastruktur pendukung untuk memperkuat ekosistem eksyar dan industri halal di daerah. Infrastruktur pendukung dimaksud mencakup fasilitas pelabuhan dan bandara, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas dan aksesibilitas eksyar dan industri halal di daerah.

Selaras dengan kebutuhan digitalisasi di Papua, digitalisasi mesti kita akselerasi di seluruh pelosok negeri untuk menunjang tercapainya berbagai target pembangunan. Pemerintah akan mendorong penggunaan digitalisasi di sektor ekonomi syariah dan industri halal, termasuk penggunaan teknologi blockchain, internet of things (IoT), dan kecerdasan buatan. Kemajuan teknologi kita harapkan akan memperkuat inovasi dan riset produk/bahan halal, keamanan dan kredibilitas produk halal, serta efisiensi dalam bisnis.

Pemerintah juga terus mendorong pembangunan pusat riset, studi dan inovasi di bidang eksyar serta produk halal. Fasilitas riset, studi dan inovasi ini diharapkan juga akan menyediakan pelatihan, mentoring, dan akses modal bagi pengusaha halal, utamanya UMKM.

Terakhir, namun tidak kalah penting, kita perlu melakukan penguatan kapasitas SDM eksyar dan industri halal, melalui pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang, termasuk bidang produksi, distribusi, pemasaran, dan pengembangan bisnis.

---

Unduh East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023 di sini.