Mewujudkan keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia

Ekonomi digital Indonesia telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, memposisikan negara sebagai pemain digital terkuat di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$360 miliar pada tahun 2030, menyoroti potensi besar pertumbuhan di sektor ini. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, harus ada kerangka kerja yang jelas untuk diikuti oleh semua pemangku kepentingan, yang menekankan pentingnya digitalisasi yang merata bagi seluruh bangsa.

Akses digital atau internet yang merata akan memberikan semua lapisan masyarakat akses terhadap informasi berguna untuk menambah pengetahuan dan mempelajari banyak keahlian baru. Selain itu, akses internet yang baik dan merata juga bisa menciptakan peluang-peluang bisnis dan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini merupakan Keadilan Digital yang dibutuhkan bagi semua.

Kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam mencapai Keadilan Digital untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023, ada empat provinsi yang mengalami pertumbuhan daya saing digital yang sangat pesat berkat strategi utama mereka dalam menjembatani kesenjangan dalam daya saing digital: Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Jambi. Provinsi-provinsi ini telah menunjukkan pentingnya infrastruktur TIK yang terdistribusi secara merata sebagai landasan untuk memungkinkan ekonomi digital.

Lompatan mengesankan Jawa Tengah (Jateng) di peringkat tahun ini (14 ke 6) telah menarik perhatian banyak orang. Alasan utama pencapaian ini adalah peningkatan utilitas jaringan Telkomsel dari 3G ke 4G/LTE, yang secara drastis meningkatkan kualitas jaringan internet di Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan Jateng antara lain dengan menerapkan layanan publik berbasis digital, mengembangkan infrastruktur TIK, membentuk tim penanganan insiden keamanan siber, dan membentuk unit kerja milenial di setiap kota/kabupaten.

Pada saat yang sama, Bangka Belitung telah melangkah dari peringkat 29 ke peringkat 17, dengan lebih banyak desa yang memiliki sinyal lebih kuat dari sebelumnya. Kemajuan ini karena pembangunan infrastruktur dan penyediaan sumber daya pemerintah daerah untuk UMKM go digital, termasuk bekerja sama dengan JNE untuk membangun pusat logistik untuk mendukung UMKM di pulau itu.

Di Kalimantan Barat (Kalbar), jumlah orang yang mengakses internet dengan smartphone pada tahun 2022 mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Berkolaborasi dengan mitra UMKM, Pemprov Kalbar memfasilitasi keikutsertaan mereka dalam Platform Digital UMKM, sedangkan Relawan TIK menyelenggarakan acara sosialisasi akses internet. Upaya ini mendorong peringkat provinsi dari 32 ke 20.

Jambi mengalami transformasi dan kemajuan digital yang signifikan dalam sistem pemerintahan dan masyarakat lokalnya, tercermin dari perubahan peringkatnya dari peringkat 30 menjadi peringkat 14. Pemerintah Jambi telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan program pelatihan TIK, dan mendorong UMKM untuk menggunakan platform digital dan menerapkan pembayaran nontunai.

Dari beberapa provinsi berkinerja tinggi ini ada benang merah yang dapat diikuti provinsi lainnya: Infrastruktur TIK yang terdistribusi secara merata adalah landasan untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Melalui integrasi sistem dan regulasi, pemerintahan digital akan mendorong masyarakat digital yang melek teknologi untuk lebih produktif dan mendorong pertumbuhan bisnis digital. Pemerataan digitalisasi, terutama di kota tier 2 dan 3 menjadi prioritas untuk pertumbuhan yang lebih cepat dan merata. Kami melihat buktinya dari kisah pertumbuhan empat provinsi di atas dengan upaya kumulatifnya berdampak signifikan terhadap daya saing digital Indonesia pada tahun 2022. Pemerataan digital sangat penting bagi ekonomi digital Indonesia untuk mencapai potensinya yang sangat besar dengan maksimal.

Dalam EV-DCI 2023, kami merekomendasikan empat bidang utama untuk dikerjakan semua pemangku kepentingan, yaitu:

1. Pemerataan digitalisasi
2. Memperkuat fundamental bisnis
3. Meningkatkan kolaborasi
4. Menerapkan ESG dan prinsip berkelanjutan.

Pemerataan digital diperlukan untuk terus menciptakan pemerataan peluang bisnis bagi semua pelaku usaha di seluruh pelosok Indonesia, terutama bagi UMKM. Penguatan fundamental bisnis dibutuhkan dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin tinggi. Kolaborasi wajib dilakukan untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Juga tidak kalah pentingnya, kita harus ingat untuk mengikutsertakan mereka yang tertinggal, memperhatikan ekonomi hijau, serta menjalankan prinsip-prinsip berkelanjutan agar masa depan generasi berikutnya dapat terjaga dengan baik.

---

Oleh David Fernando Audy, Operating Partner East Ventures.

Artikel ini merupakan rangkuman dari artikel The Jakarta Post, edisi 14 April 2023, halaman 7.

Laporan EV-DCI 2023 dapat di unduh di east.vc/DCI.