Skor daya saing digital di daerah tunjukkan tren positif

East Ventures — Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025 mengungkap daya saing digital daerah-daerah di Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan skor EV-DCI 2025 nasional sebesar 38,8 atau meningkat 0,7 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu terungkap dalam riset EV-DCI 2025 yang berkolaborasi dengan Katadata Insight Center (KIC) dan dirilis Mei 2025 lalu. Riset ini menyajikan pemetaan dan analisis daya saing digital 38 provinsi di Indonesia.

EV-DCI 2025 juga mencatat sebagian besar provinsi mengalami peningkatan skor indeks dan hanya beberapa wilayah yang mengalami sedikit penurunan.

“Kesenjangan digital antarwilayah terus menyempit, mencerminkan kemajuan ke arah pemerataan,” demikian keterangan riset tersebut.

Terdapat 10 provinsi dengan skor tertinggi EV-DCI 2025, berikut daftarnya:

1. DKI Jakarta (78,4)
2. Jawa Barat (61,9)
3. Banten (55,5)
4. Jawa Timur (53,7)
5. DI Yogyakarta (52,1)
6. Bali (50)
7. Kepulauan Riau (49)
8. Kalimantan Timur (47,9)
9. Jawa Tengah (46,8)
10. Sumatra Utara (46,6)

Kondisi istimewa

Riset ini juga menyoroti sejumlah provinsi yang mengalami kenaikan atau penurunan peringkat skor secara signifikan. Perubahan skor itu dibarengi dengan upaya dari pemerintah daerah (pemda) tersebut untuk meningkatkan daya saing digital.

Pertama, DKI Jakarta mempertahankan peringkat satu skor EV-DCI selama enam tahun berturut-turut. Pilar Kewirausahaan dan Produktivitas menjadi penyumbang skor terbesar pada tahun ini.

EV-DCI 2025  menyebut Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Jakarta Entrepreneur (JakPreneur) mendukung 1.452 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 2024 melalui pelatihan, perizinan, pemasaran, dan permodalan. Program ini juga memperluas pasar 71 UMKM binaan melalui kolaborasi dan sistem e-order.

Pada 2025, program ini fokus meningkatkan kualitas pembinaan UMKM. Pada 2024, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) berkolaborasi dengan universitas dan lembaga e-commerce melalui pelatihan e-Smart, yang diikuti oleh 8.279 peserta UKM.

Kedua, Kalimantan Timur (Kaltim)  menjadi provinsi di luar pulau Jawa  yang berhasil masuk dalam 10 besar EV-DCI secara konsisten dalam lima tahun terakhir.

Peningkatan ini ditopang oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai inisiatif digital daerah dalam transformasi menuju Smart Province.

Pemda Kaltim juga membentuk Dewan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) pada akhir 2024 serta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik untuk mendukung ekosistem digital.

Ketiga, ada Sumatra Utara yang konsisten masuk peringkat 15 besar secara berturut-turut. Indikator Rasio Pekerja yang Menggunakan Internet dalam Pekerjaan untuk penjualan melalui media sosial turut memengaruhi penilaian skor provinsi ini. Di sisi lain, Pemprov Sumut terus berupaya mendorong produktivitas daerah melalui program Pekan Inovasi dan Investasi Sumut (PIISU) yang diikuti 47 instansi pemerintah dan swasta. 

Keempat, Papua mencatatkan peningkatan skor tertinggi secara nasional pada 2025, naik 14 peringkat dibandingkan 2024. Hal ini mengindikasikan potensi dari kebijakan afirmatif dan perluasan infrastruktur dasar. 

Beberapa inisiatif pemerintah provinsi (pemprov) di antaranya ialah menyediakan layanan internet gratis di 36 lokasi, termasuk rumah ibadah, sekolah, asrama, dan kampung-kampung, serta menyiapkan 250 titik internet berbasis satelit (VSAT) untuk melayani wilayah-wilayah terpencil di tujuh kabupaten pada 2025, dari sebelumnya 20 titik pada 2024.

Riset ini menyatakan adanya peningkatan skor. Hal itu menandakan “intervensi afirmatif dan kebijakan yang tepat sasaran yang dilakukan pemprov mulai menunjukkan hasil nyata dalam memperkuat daya saing digital. Padahal Papua merupakan wilayah yang memiliki tantangan geografis dan konektivitas yang tinggi.”

Kelima, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Wilayah ini konsisten menempati jajaran peringkat terbawah dalam indeks EV-DCI sepanjang 2020–2025. Diawali dengan raihan peringkat 33, hingga terus menurun ke ranking 36.

Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan Pilar Regulasi dan Kapasitas Pemda. Angka kemiskinan Sulbar 2024 mencapai 162,2 ribu orang atau 11,2 persen penduduk di wilayah tersebut. 

Pengembangan infrastruktur digital di Sulbar juga tertinggal di skor 59,0 atau dibawah  rata-rata capaian nasional yakni 65,0. Berdasarkan survei APJII 2024, tingkat penetrasi internet di Sulbar (59,1 persen). Angka tersebut merupakan yang terendah disusul provinsi Papua Pegunungan (57,3 persen), sedangkan capaian tingkat penetrasi internet nasional yakni 79,5 persen.

Kini, Pemprov Sulbar sedang mengembangkan Sekolah Internet Masyarakat Kelompok Informasi Masyarakat (Senter Kim) pada dua desa, yakni Desa Salutiwo di Kecamatan Bonehau Mamuju dan Desa Karataun Kecamatan Kalumpang, Mamuju. Ke depannya, pilot project ini akan diterapkan ke 572 desa untuk menjadi desa digital.

Penelitian EV-DCI ini pun menggarisbawahi bahwa secara nasional daya saing digital antarprovinsi masih belum merata. Memahami potensi dan kebutuhan masing-masing daerah menjadi kunci untuk menyusun strategi pemerataan yang efektif. Pemetaan daya saing melalui EV-DCI pun menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan di 38 provinsi.

“Pemetaan ini diharapkan menjadi salah satu rujukan untuk menerbitkan regulasi dan kebijakan yang tepat sasaran dalam mendorong transformasi digital yang inklusif,” tulis  dalam riset tersebut.

---

Artikel asli telah diterbitkan di Katadata, 13 Juni 2025.