Data menjadi “alat intelijen kebijakan”: Akmal Malik, Pj. Gubernur Sulawesi Barat

Apa saja dukungan program dan kebijakan dari pemerintah daerah terhadap  pelaku usaha ekonomi digital agar dapat bertahan dari ancaman dan resesi? 

Satu hal yang dapat kita ambil manfaatnya dari perkembangan dunia digital adalah  penguasaan akses pada data. Data memungkinkan kita mengolahnya menjadi berbagai  informasi yang dibutuhkan.  

Pemerintah yang merespon paling baik terhadap resesi ekonomi adalah pemerintah  yang paling siap menghadapinya. Dari pandemi yang baru saja berlalu di akhir tahun  kemarin, kita bisa belajar banyak hal, termasuk salah satu hal yang iyama adalah mau  tidak mau kita harus siap dengan transformasi digital. 

Kami di Sulawesi Barat menerapkan salah satu kebijakan yang cukup mendasar dalam  transformasi kebijakan pemerintah berbasis data dan tentu tidak lepas dari  transformasi digital yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Barat, yang  memungkinkan pemerintah menjadi proaktif, bukan reaktif, dengan datanya.  

Data bagi kami menjadi “alat intelijen kebijakan” terbaik yang sangat membantu kami  menghemat waktu dan uang. Karena, dalam situasi ekonomi yang sedang tidak baik baik saja, walaupun sekarang tampaknya baik-baik saja, tetapi kita harus tetap  waspada. Waspada yang bagaimana? Waspada yang diwujudkan melalui perumusan  kebijakan yang tepat terutama dalam mengelola anggaran bagi pembangunan daerah  dan kesejahteraan rakyat. 

Bagi kami, data adalah dasar untuk sebuah informasi yang penting. Oleh karena itu,  kami mengadopsi Data Desa Presisi di Provinsi Sulawesi Barat. Data presisi bagi kami  akan memberikan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran  informasi. Ketidakakuratan data bisa menimbulkan cacatnya atau gagalnya sebuah  kebijakan pemerintah. Selaras dengan inisiatif Satu Data Indonesia melalui Peraturan  Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, sebagai upaya untuk mencegah  konflik data dari level desa hingga pusat. Data desa yang presisi akan mampu  menjembatani adanya konflik kepentingan dan dengan mudah digunakan untuk  melakukan prediksi pada banyak kejadian.

“Nah, dari sini kita bergerak lebih sempit. Ini merupakan dukungan Pemerintah  Sulawesi Barat. Ini data boleh dimiliki oleh masyarakat. Bagaimana peran Pemerintah  melalui data ini untuk mendukung pelaku usaha, ya untuk memetakan proyeksi  usahanya melalui data yang tepat.”  

Analitik data desa presisi yang benar-benar dibangun dari bawah dari tingkat desa,  dengan menggabungkan data spasial, sensus, dan partisipatif, dapat membantu perusahaan  mengetahui aspek mana dari bisnis mereka yang paling mungkin berkembang terlepas  dari kondisi ekonomi global yang tidak menentu.  

Sangat mudah dengan data presisi ini, kita menggunakan data untuk menentukan  produk mana yang berhasil dengan baik di pasar tertentu, perusahaan dapat  mengarahkan energinya ke area yang diketahui akan terus dijual. Di mana potensi  pasar terbesar mereka, dan komoditas apa yang tepat dikembangkan.  

“Manfaatkan analisis data dengan kebutuhan usaha bagi pebisnis atau kebijakan bagi  pemerintah atau regulator. Menggunakan alat analitik data membantu pemerintah dan  perusahaan dan lebih percaya diri.” 

Kalau dari sisi pemerintah, ada banyak manfaat yang ingin saya bagikan, di antaranya: 

– Karena basis data desa presisi ini adalah data kepala keluarga dan individu yang  disajikan by name, by address, by coordinates maka data yang dihasilkan akurat – Data Desa Presisi ini juga bisa menunjukkan kondisi terkini kepala keluarga dan  

individu sebagai subyek pembangunan atau target subjek yang akan diintervensi – Karena Data Desa Presisi ini menggunakan pendekatan Drone Participatory  Method, (sintesis sensus-spasial-partisipatif), maka Data Desa Presisi mampu  menghitung IKU (Indeks Pembangunan Manusia, SDGs, IPP, IGR, kemiskinan dan  lain-lain hingga level desa. 

– Hasil perhitungan IKU berbasis Data Desa Presisi memberikan kemudahan dan  mengarahkan pemerintah daerah dalam pencapaian IKU secara presisi dan – Efisiensi dan efektivitas penyusunan dan perhitungan IKU oleh Pemerintah Daerah. 

“Mudah untuk dipahami dari titik ini bahwa intervensi pemerintah akan lebih tepat,  mudah, efektif dan efisien apabila berbasis data dan informasi yang tepat. Itu dulu.  Kalau paham pada keunikan permasalahan di lapangan, maka kita bisa buat program yang tepat. Belum tentu program yang nampak baik di luar sana, akan sama baik  diaplikasikan di daerah lain.” 

“Kalau kita hendak menavigasikan pengusaha ekonomi digital keluar dari resesi, ya  harus mau menavigasi keadaan ini (resesi) dengan menggunakan alat analisis data.” 

Ini yang kita lakukan. Pemerintah bisa mengadaptasi pendekatan berbasis data untuk  membuat keputusan penting. Tidak hanya pemerintah, terutama bisnis apalagi.  Banyak perusahaan yang mulai menyadari dan menyadari bahwa alat analitik data  berfungsi sebagai alat yang inovatif. Dengan alat analitik data, perusahaan dapat  meninjau proposal investasi pemotongan biaya dan membuat keputusan internal yang  didorong oleh pertumbuhan. Kalau di dalam pemerintah data menjadi masukan  penting untuk pembuatan kebijakan yang tepat dan intervensi pada dunia usaha.  

“Ini bentuk dukungan yang kita berikan. Data Desa Presisi yang ada di Sulawesi Barat,  dan merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki data desa presisi ini,  silakan dimanfaatkan untuk layanan analis data secara profesional untuk lebih  memahami data internal mereka dan menghubungkan titik-titik dengan tren pasar.” 

“Bagi pengusaha ekonomi digital, mereka memahami bahwa analisis data  memungkinkan perusahaan untuk melihat lebih dekat informasi pelanggan, parameter  kinerja, dan lain sebagainya. Data yang dikumpulkan dari alat analitik, dapat digunakan  untuk menganalisis data pelanggan, memahami batasan harga, meninjau preferensi  pelanggan yang berubah, dan memotong secara efektif biaya operasional mereka. Perusahaan dapat menggunakan alat analitik data untuk menghilangkan biaya  tambahan, fokus pada data pelanggan saat ini, dan meningkatkan proyeksi laba.” 

Digitalisasi menjadi semakin penting dan tak terhindarkan. Bagaimana upaya  pemerintah daerah dalam mendorong pelaku usaha untuk layanan publik berjalan,  apa saja tantangannya? 

Di atas sudah dijelaskan transformasi digital yang paling riil dilakukan oleh Pemerintah  Sulawesi Barat adalah mentransformasikan semua pembuatan program untuk  pembangunan daerah adalah melalui data dan informasi yang akurat, dengan Data  Desa Presisi. 

Tentu, upaya menciptakan ekosistem digital ini juga perlu dibarengi dengan upaya  meningkatkan literasi digital di semua lini dan semua elemen masyarakat. Tak hanya  pemerintah, juga pelaku usaha dan masyarakat secara umum.  

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Barat adalah antara lain: meningkatkan literasi digital untuk menyuburkan budaya digital, mengoptimalkan penyebaran informasi kegiatan dan pariwisata di Sulawesi  Barat melalui media sosial, membuat pencarian kata kunci “Sulawesi Barat” di mesin pencari (search  engine) menjadi lebih cepat dan berada pada urutan ketiga teratas, menambah koleksi e-book di perpustakaan, aplikasi Digital dan sistem informasi pada proses bisnis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bisnis berkembang melalui teknologi digital. 

Selain itu kami juga mendorong UMKM untuk terdaftar di e-katalog local pengadaan barang dan jasa, pembayaran pajak kendaraan melalui QRIS di SAMSAT, melakukan kerjasama dengan BI untuk mendorong penggunaan QRIS terhadap  pelaku UMKM sampai pada tingkat bawah, memberikan nilai tambah kepada pelaku ekonomi dengan menggunakan  platform digital dan berbagai marketplace yang tersedia, pelatihan kepada UMKM utamanya dalam digital marketing dan e-commerce, pelatihan dan pengembangan talenta digital, mengarahkan legalisasi berusaha yang diperlukan dalam seluruh transaksi  berbasis digital, 

Selain itu, dukungan pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam percepatan  adopsi digital, melalui penyelenggaraan program pendidikan dan penciptaan  talenta digital yang berkualitas, misalnya, proyek perubahan diarahkan ke  project yang berbasis digital, Pelatihan SDM, dan sebagainya.

Sementara tantangan yang dihadapi seperti kemampuan digital pelaku usaha dan masyarakat yang masih terbatas, akses internet yang berbiaya tinggi, biaya logistik pengiriman produk antar daerah yang mahal, kualitas produk dan packaging masih perlu di upgrade untuk kompetitif  bersaing dipasar digital, dan kurangnya kesadaran warga yang belum terbiasa memanfaatkan layanan  publik berbasis digital.

“Ya tapi ini harus dimulai cepat tidak bisa ditunda. Dan dikeroyok. Artinya  memastikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus bergerak bersama.  Tidak bisa menjadi tugas salah satu OPD saja. No silo mindset. Kolaborasi untuk  satu tujuan yang mulia.” 

Dengan masifnya proses digitalisasi yang terjadi saat ini, bagaimana kolaborasi  antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam mendorong  pelaku usaha untuk mengadopsi digital sejauh ini? 

Seperti yang sudah saya sampaikan di atas, jelas bahwa kita tidak bisa jalan sendiri.  Ini harus dikerjakan bersama-sama. Untuk mewujudkan transformasi digital,  pelakunya tidak bisa berjalan sendiri. Semua komponen yang ada butuh kolaborasi  untuk mewujudkannya. Salah satu bentuk transformasi digital, yakni mendorong  berkembangnya ekonomi digital. Digitalisasi berperan melakukan percepatan  pemulihan ekonomi dengan konektivitas yang cepat. Nah, tantangan dalam masalah  transformasi digital yang disampaikan di atas, secara bersamaan harus dijawab juga  secara paralel. Contohnya, masalah literasi dari masyarakat. Transformasi digital, juga  tidak sebatas teknologi dan juga lifestyle, tetapi juga mengurangi gap dan  mempercepat keseimbangan dan juga mendukung pemulihan ekonomi yang lebih  cepat. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat  UMKM naik kelas, perbanyak UMKM on boarding ke platform e-commerce sehingga  internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Untuk mengoptimalkan digitalisasi di daerah, bentuk kolaborasi apa yang  diharapkan dapat terbangun dengan para pemangku kepentingan termasuk pihak  swasta? 

Digitalisasi di daerah, seperti di Sulawesi Barat ini, kita masifkan sampai di level  pengusaha di pasar tradisional. Mulai paling sederhana ya. Transaksi di pasar tradisional yang sudah mulai dikenalkan dengan menggunakan QRIS. Kita bekerja  sama dengan Bank Indonesia untuk transaksi pembayaran digital menggunakan  barcode scanner yang diminati para kaum millennial. Praktis, tanpa membawa uang  tunai. Selain itu juga pembayaran pesan antar, bahkan berkonsultasi kesehatan secara  online. Di Mamuju sendiri, yang saya yakin juga di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat,  transaksi pembayaran digital itu sudah marak ditemui di warkop dan UMKM lainya.

 Pada sektor ekonomi, kita lihat secara nyata peran perbankan dan keuangan dalam  bertumbuhnya cashless society, business start-up, dan transaksi online, serta  transformasi toko fisik menjadi e-commerce karena masifnya transaksi online  memanfaatkan digitalisasi. 

Untuk menggerakkannya, beberapa upaya yang kita terus gaungkan yaitu kepatuhan para pelaku usaha terhadap penggunaan fasilitas transaksi non  tunai secara konsisten, swasta ikut mendukung sosialisasi sekaligus mengedukasi masyarakat untuk  beralih menggunakan transaksi non tunai, mendorong swasta menjalankan proses bisnisnya dengan lebih banyak  menggunakan instrumen digital. 

“Kita bangun kesiapan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital dengan cara  yang aman, bertanggung jawab, dan etis; dan mampu menciptakan peluang baru dalam  ekonomi digital dengan mendorong kewirausahaan, pekerjaan, dan pertumbuhan  ekonomi.” 

Pada EV-DCI 2022, pilar SDM, ketenagakerjaan, serta regulasi dan kapasitas  pemda mengalami peningkatan. Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk  mempertahankan performa pilar tersebut? 

Upaya kami di antaranya: tetap konsisten menjalankan program yang mendukung proses digitalisasi  pada aspek SDM, Ketenagakerjaan dan kapasitas Pemerintah Daerah; mengarahkan seluruh aktivitas pemerintahan dan publik menjalankan proses  bisnisnya dengan lebih banyak menggunakan instrumen digital; memfasilitasi perluasan jangkauan infrastruktur digital ke semua wilayah blank  spot; serta melaksanakan dan mendukung kegiatan pengembangan digitalisasi di  pemerintahan dan masyarakat khususnya untuk pengembangan SDM dan  transaksi non tunai. 

Pada EV-DCI 2022, pilar infrastruktur dan perekonomian mengalami penurunan.  Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan performa pilar  tersebut ke depannya? 

Upaya yang kami lakukan di antaranya: membuat kebijakan yang lebih progresif untuk mendukung peningkatan  performa pilar infrastruktur dan perekonomian, terus memfasilitasi upaya pembangunan infrastruktur dan  perekonomian kepada para stakeholder terkait, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang sudah tersedia.

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang cukup aktif dalam membuat  aplikasi digital seperti SIPEMIMPIN (untuk infrastruktur konstruksi), Sigap Lapor  (pelaporan pelanggaran ke Bawaslu), Dasita Marasa (penyediaan data dan  informasi). Bagaimana proses dan tantangan yang dihadapi? 

Pembangunan Aplikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan  dengan prosedur sebagai berikut: 

• OPD mengidentifikasi layanan dan data yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi  yang dikerjakan berdasarkan struktur kelembagaan. 
• Hasil identifikasi layanan dan data menjadi bahan penyusunan proses bisnis aplikasi  yang akan dibangun sesuai kebutuhan. 
• OPD mengajukan permohonan tertulis kepada Diskominfo dengan melampirkan  proses bisnis. 
• Diskusi teknis bersama OPD dan Software analyst diskominfo yang intens  membahas rancang bangun aplikasi. 
• Eksekusi program dilakukan oleh programmer dari Diskominfo 
• Legalisasi pemanfaatan aplikasi yang dibangun oleh OPD. 

Tantangan yang kami alami adalah kurangnya SDM yang kompeten dalam penyusunan probis sebuah aplikasi, durasi waktu yang terbatas dalam pembangunan aplikasi dikarenakan desakan dari  kebutuhan OPD, interoperabilitas data antar aplikasi yang diperlukan belum bisa diterapkan secara  optimal, dan terbatasnya peralatan pendukung dalam implementasi aplikasi yang telah  dibangun.  

Dalam beberapa tahun terakhir ini, BAKTI Kemenkominfo telah melakukan upaya  peningkatan infrastruktur digital di Sulawesi Barat, khususnya pada daerah yang  termasuk 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) seperti membangun internet  gratis, BTS sinyal, dll. Bagaimana dampak dan tantangan yang dihadapi dalam  upaya tersebut? 

Untuk wilayah yang terkena program dimaksud secara umum tentu membawa dampak  positif terutama bagi masyarakat sekitar di daerah yang terpasang infrastruktur  digital, karena dengan masuknya program pemerintah pusat dan daerah, dampak yang kami rasakan yaitu: memberikan kemudahan berkomunikasi bagi warga yang tinggal di pedalaman dan  area blank spot, memudahkan bagi masyarakat dapat mengakses informasi dan pengetahuan dari  luar dengan cepat, masyarakat akan dengan mudah mempromosikan potensi-potensi desa dari  berbagai aspek diantaranya potensi wisata, ekonomi kreatif, budaya dll, memberikan kemudahan warga untuk transaksi online untuk memenuhi kebutuhan  mereka, meningkatnya pelayanan pemerintah dalam mengurangi area blank spot khususnya  di desa pedalaman. 

Sedangkan tantangan yang kami hadapi yaitu kondisi geografis dengan kontur tanah yang sulit menyulitkan proses pemasangan  peralatan yang juga berpengaruh pada terbatasnya jangkauan sinyal yang  dipancarkan, ketersediaan lahan untuk pembangunan perangkat jaringan yang prosesnya  panjang dan rumit, potensi pelanggan yang terbatas yang berdampak pada sulitnya investasi terkait  pembangunan jaringan, komitmen pengguna terhadap keberlanjutan layanan terutama dari sisi  pembayaran, dan kecemburuan antar wilayah utamanya daerah blankspot karena pembangunan  infrastruktur digital tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap semua area.  

Pembangunan berkelanjutan merupakan aspek penting untuk memberikan akses  pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup. Bagaimana  upaya pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi digital yang selaras dengan  tujuan pembangunan berkelanjutan? 

“Data-Driven Policy Making”. Kalau di sektor korporat, kita lebih mudah memahami, bagaimana berbagai  pendekatan berbasis data kini diterapkan untuk meningkatkan laba, termasuk sistem  untuk meningkatkan kinerja dan keandalan, mengevaluasi keberhasilan kampanye  iklan, dan menentukan harga yang optimal.  

Saya ambil juga kisah sukses Departemen Kepolisian Kota New York di pertengahan  1990-an saat mereka menerapkan sistem terkomputerisasi, yang disebut CompStat,  untuk melacak dan memetakan kejahatan berdasarkan lingkungan, yang  memungkinkan departemen untuk menggunakan sumber dayanya secara lebih efektif.  Di bawah sistem ini, yang telah direplikasi di puluhan kota, tingkat pembunuhan di kota  tersebut anjlok hampir 70%, jauh di atas rata-rata nasional. 

Sekarang di Sulawesi Barat, kami menekankan pada Data Desa Presisi. Dengan  memanfaatkan teknologi ini secara lebih efektif, kami dapat mulai menutup  kesenjangan data yang telah lama menghambat pembuatan kebijakan yang efektif.  Ketika masalah disorot, pembuatan kebijakan dapat menjadi lebih tepat sasaran,  dengan perhatian yang diarahkan secara tepat dan efisien; lebih disesuaikan, sehingga  tanggapan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda; lebih gesit, mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan keadaan. Membangun pemerintahan yang  digerakkan oleh data seperti itu akan membutuhkan kepemimpinan dan investasi yang  berkelanjutan. Tetapi itu langkah yang kita ambil sekarang.  

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten, 69 kecamatan, 74 kelurahan dan 576  desa. Jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.5 juta jiwa dengan total luas  wilayah 16.787,18 km². Walaupun Data Desa Presisi ini masih terus berjalan untuk  dilanjutkan pekerjaanya di seluruh desa tersebut, dari data yang ada saja, melalui  teknologi baru untuk pengumpulan, analisis, dan penyebaran data memberikan  peluang untuk membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat, yang tidak berwujud  menjadi nyata, dan yang kompleks dapat dikelola. 

Dengan tidak adanya data yang baik, pembuatan kebijakan seringkali bergantung pada  intuisi, pengalaman masa lalu, atau keahlian, yang semuanya memiliki kelemahan yang  serius dan bisa berakibat pada kebijakan yang bias.  

Melalui Data Desa Presisi ini kami sebagai pembuatan kebijakan sangat terbantu untuk  melakukan penetapan prioritas. Data ini memampukan kami secara cepat  mengidentifikasi serangkaian masalah yang harus ditangani, tetapi karena  keterbatasan sumber daya, kita terpaksa memilih, membuat prioritas program  berdasarkan tingkat urgensi relatif untuk mengalokasikan perhatian dan sumber daya  secara lebih efisien dan merata. 

Kita ingin mengatakan bahwa ide bahwa pemerintah harus mendasarkan keputusannya  pada data, bukti, dan analisis rasional bukanlah hal baru, tentu saja. Hanya saja metode  yang tepat. Apa yang baru adalah peluang yang diciptakan oleh teknologi informasi  untuk mengkristalkan masalah dan menyoroti solusi yang efektif melalui Data Desa  Presisi ini. Membawa komponen-komponen yang tercantum dalam 208 parameter ini  menjadi satu kesatuan yang koheren sangat penting untuk mengimplementasikan  pembuatan kebijakan berbasis data. 

Harus diakui bahwa ketiadaan data yang andal, dapat diakses, dan terkini tetap  menjadi tantangan, khususnya bagi negara-negara berkembang. Seringkali, kurangnya  kapasitas, sumber daya yang tepat, keamanan dan kondisi lingkungan membuat  pengumpulan dan analisis data pembangunan berkelanjutan bermasalah. Ini yang kita  tidak ingin terjadi di Sulawesi Barat.

---

Unduh East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023 di sini.